Optimalisasi Bisnis dan Aset Pemda Jember

by | Aug 23, 2019 | Ekonomi & Bisnis

Layaknya perusahaan, optimalisasi aset juga bisa diterapkan pada sistem pemerintahan di Indonesia. Dalam hal ini, akan lebih dikhususkan lagi pada daerah Jember. Ya, artikel kali ini akan membahas mengenai optimalisasi bisnis dan aset Pemda Jember.

 

Terlebih dahulu kita akan membahas mengenai optimalisasi bisnis dan aset. Sejatinya ketika seseorang atau team memutuskan untuk melakukan pengoptimalan aset, maka ia telah melakukan peningkatan pula pada efisiensi bisnis. Silahkan simak lebih lanjut informasi mengenai strategi optimalisasi aset untuk meningkatkan efisiensi bisnis, ya.

 

Ada banyak peraturan pemerintah daerah yang bisa jadikan acuan dan pedoman dalam mengatur aset yang ada. Berikut beberapa peraturan daerah yang bisa diterapkan.

  • Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 13  Tahun 2006  tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
  • Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 59  Tahun 2007  tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
  • Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 21   Tahun 2011  tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
  • Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 17  Tahun 2007  tentang Pedoman Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

 

Berkaca pada beberapa peraturan di atas, seharusnya optimalisasi bisnis dan aset bukanlah hal yang cukup sulit untuk diterapkan di seluruh wilayah Indonesia, khususnya pada wilayah Jember. Namun, sayangnya fakta yang terjadi di lapangan sering sekali terjadi hal sebaliknya. Misalnya pemerintah daerah yang terkesan tidak peduli dalam memelihara asset dan penatausahaan BMN/D yang carut marut.

 

Dengan demikian bisa dikatakan jika ada kekeliruan dalam mengelola dan mengklasifikasikan barang atau aset pemerintah. Lalu, bagaimana cara mengatasinya?

Baca juga:  dari Laporan Keuangan Strategi Bisnis Jitu itu di Rumuskan

 

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka yang harus dilakukan pertama kali oleh pemerintah daerah yakni dengan memisahkan aset yanga da dengan mengelompokkan mana-mana yang termasuk aset negara (pusat) dan mana yang merupakan aset daerah itu sendiri, serta pisahkan pula dengan aset milik swasta jika ada.

 

Hal tersebut di atas bisa mempermudah pemerintah daerah dalam melakukan penatausahaan aset bisa menghitung pula pendapatan asli daerah nantinya. Di bawah ini akan dijelaskan beberapa point yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah daerah dalam pengelolaan aset, yakni:

  • aspek perencanaan kebutuhan,
  • aspek penganggaran, pengadaan, dan penerimaan,
  • aspek penyimpanan dan penyaluran,
  • aspek penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan atau penggunaan,
  • aspek pengamanan dan pemeliharaan,
  • aspek penilaian, penghapusan, dan pemindahtanganan,
  • aspek pembinaan, pengawasan dan pengendalian,
  • aspek pembiayaan dan tuntutan ganti rugi

 

Ada beberapa kasus yang bisa dijadikan contoh yang bisa dijadikan acuan untuk mulai berbenah dalam melakukan optimalisasi bisnis dan aset Pemda Jember. Berikut beberapa kasus yang ada di kawasan tersebut, yakni :

  1. Kasus Penertiban Aset PT KAI di Jember adalah salah satu contoh kepengurusan aset di wilayah tersebut dimana PT. KAI mulai mengambil alih haknya atas aset yang dimiliki. Aset tersebut berupa tanah di kawasan stasiun di Jember dimana diatasnya banyak permukiman warga sebagai bangunan liar. Oleh sebab itu, PT. KAI pada tanggal 20 November 2014 telah memenuhi aspek pembiayaan dan tuntutan ganti rugi dengan memberikan ongkos bongkar sebesar Rp 32.500.000 kepada penghuni rumah. Kereta api selain dijadikan moda tranportasi bagi masyarakat, sejatinya juga mempunyai nilai bisnis dan finansial yang mampu menghasilkan pundi-pundi pendapatan bagi pemerintah. Dengan cepatnya respon yang dilakukan PT KAI, maka ia bisa menjaga aset dan mampu melanjutkan program pengembangan kawasan Stasiun di Jember. Tentunya jika aset tersebut di kelola akan memberikan penambahan nilai dan KAI tanpa perlu ada ongkos bongkar justru sebaliknya.
  2. Kasus banjir dan tanah longsor yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2018 yang diakibatkan oleh hujan deras yang mengguyur kawasan tersebut sejak Pukul 15.00 WIB, hingga malam hari. Hal tersebut memberikan dampak besar pada 13 desa di wilayah setempat.
  • Pada kasus ini, maka pemda akan dituntut untuk memberikan pertolongan kepada masyarakat yang terkena musibah. Selain itu, pemda juga harus memperhitungkan kerugian materil dan finansial seluruh warga tersebut sebab masyarakat setempat merupakan tanggung jawab sepenuhnya bagi pemda Jember.
  • Pihak terkait juga harus mencari cara bagaimana caranya agar kasus serupa tidak terjadi kembali di masa yang akan datang dan segera mempertimbangkan cara pengoptimalan aset dengan memperhitungkan anggaran biaya yang dikeluarkan nantinya.
  • Jika diperlukan membuat bendungan sebagai antisipasi terjadinya banjir, maka pemda wajib memperhitungkan segalanya agar di masa yang akan datang bendungan bisa menjadi aset daerah dan menyelamatkan warga sekitar.
  • Dari segi bisnis, mungkin pemda setempat bisa memantau dengan memperhitungkan atau mengkalkulasikan bisnis properti yang ditawarkan oleh pihak developer kepada warganya. Untuk mengantisipasi tanah longsor, mungkin developer bisa menyesuaikan bentuk bangunan maupun lokasi pembangunan properti tersebut.
Baca juga:  Perencanaan, Bisnis Plan, Studi Kelayakan itu Tidak Perlu, Gundulmu itu !!

 

Dua kasus di atas merupakan hal kecil yang bisa dijadikan contoh untuk segera diambiltindakan bagi pemerintah Jember. Meski langkah-langkah yang telah diuraikan seperti point dua di atas tidak sepenuhnya dapat dibenarkan dan direalisasikan, setidaknya besar harapan masyarakat untuk pemerintah setempat agar mampu melakukan optimalisasi bisnis dan aset.

 

Solusi yang bisa ditawarkan pada pemda ialah dengan menerapkan manajemen aset atau menggunakan konsultan yang ahli di bidang optimalisasi aset. Hal ini disebabkan bahwasannya manajemen aset dapat dijadikan tolak ukur pemda dalam mengukur kemampuan manajemen wilayahnya dan memengaruhi optimalisasi aset yang nantinya akan berdampak pula pada pendapatan daerah. Selain itu, manajemen aset juga mampu memberikan transparansi dalam manajemen, seperti melakukan pemantauan, pengendalian, dan mengidentifikasi potensi ekonomi wilayah.

 

 

 

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending Topics

AndikaTalk

Follow kami di :

EKONOMI & BISNIS

Adsense

MOTIVASI

Download E-book Gratis!

Download E-book dan E-magazine Grapadinews Gratis!

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Shares
Share This